TARGET OPERASI NEWS: Daerah
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

Senin, 14 April 2025

Mencari Keseimbangan Ekonomi dalam Ranwal RPJMD Purwakarta


Refleksi Pribadi atas Ketimpangan antara Industri, Pertanian, dan Pariwisata

PURWAKARTA || Target operasi news 

Sebagai warga Purwakarta, saya melihat langsung bagaimana kabupaten ini tumbuh dengan cepat, terutama di sektor industri. Pabrik-pabrik bermunculan, kawasan industri berkembang, dan jalan-jalan besar dibangun mengarah ke sana. Saya tidak menolak itu—pertumbuhan industri memang membawa perubahan, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas aktivitas ekonomi.

Namun ketika saya membaca data PDRB terbaru, saya mulai bertanya-tanya: apakah ini arah pembangunan yang seimbang? Sektor industri pengolahan, misalnya, menyumbang sekitar 57,6% terhadap total PDRB Purwakarta pada tahun 2024, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi daerah. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini mengalami peningkatan stabil, dari Rp38.224,62 miliar pada 2020 menjadi Rp50.836,80 miliar pada 2024. Ini mencerminkan bagaimana Purwakarta sangat mengandalkan sektor industri pengolahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang sekitar 6,5% PDRB pada tahun 2024, meskipun tetap penting sebagai penyedia lapangan kerja di pedesaan. Pertumbuhannya pun relatif stagnan: dari Rp2.726,05 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp2.880,53 miliar pada 2024—bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini memperlihatkan ketimpangan yang nyata dalam arah pembangunan kita.

Satu Kaki Terlalu Berat

Saya percaya bahwa ekonomi yang sehat harus berdiri di atas lebih dari satu pilar. Sayangnya, Purwakarta masih terlalu bergantung pada industri. Itu artinya, ketika satu sektor ini terguncang, ekonomi daerah bisa ikut goyah. Kita semua merasakannya saat pandemi kemarin—beberapa pabrik tutup, pendapatan turun, dan efeknya menjalar ke banyak keluarga.

Sementara itu, sektor pertanian yang seharusnya bisa jadi penyangga justru stagnan. Saya melihat petani-petani di kampung saya masih menanam dengan cara lama, mengandalkan hujan, dan kesulitan menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Pertanian terasa seperti pekerjaan yang dilakukan karena terpaksa, bukan karena menjanjikan masa depan.

Kalau RPJMD memang ingin memperbaiki ini, maka saya berharap langkahnya lebih dari sekadar pernyataan program. Pemerintah harus turun tangan langsung—bukan hanya membangun irigasi, tapi juga menghadirkan penyuluh, pelatihan, bahkan subsidi alat bagi petani yang siap berubah.

Pariwisata dan Potensi yang Masih Tertidur

Saya juga ingin bicara soal pariwisata. Purwakarta punya banyak tempat indah. Tapi keindahan itu hanya dinikmati oleh mereka yang kebetulan tahu, atau kebetulan lewat. Situ Buleud, Waduk Jatiluhur, Curug Tilu—semuanya punya daya tarik, tapi tak ada yang betul-betul dikelola serius.

Padahal jika melihat data, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang bisa merepresentasikan kegiatan wisata mengalami pertumbuhan tahunan yang cukup baik: dari Rp745,1 miliar pada 2020 menjadi Rp1.048,39 miliar pada 2024. Kontribusinya memang masih kecil—sekitar 1,19% terhadap PDRB tahun 2024—tapi tren pertumbuhannya menunjukkan bahwa sektor ini punya potensi besar jika dikelola secara serius.

Pariwisata itu soal ekosistem. Bukan hanya membangun jembatan atau toilet, tapi menciptakan pengalaman. Kalau RPJMD tidak meletakkan ini sebagai program utama, saya khawatir potensi ini akan terus tertidur.

Ranwal RPJMD: Niat Sudah Ada, Tapi Arah Masih Ragu-Ragu

Saya membaca Ranwal RPJMD 2025–2029. Ada harapan di sana. Saya melihat ada rencana memperkuat teknologi pertanian, memperbaiki infrastruktur desa, dan mempromosikan pariwisata. Tapi sejujurnya, semuanya masih terasa terlalu umum, terlalu aman.

Tidak ada strategi besar yang membuat saya yakin bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan akan benar-benar berubah. Kita butuh RPJMD yang berani memilih. Yang tidak sekadar menyenangkan semua pihak, tapi fokus pada keberpihakan terhadap yang paling tertinggal.

Menuju Ekonomi yang Lebih Seimbang

Bagi saya, membangun ekonomi Purwakarta berarti membangun semua—bukan hanya industri, tapi juga pertanian dan pariwisata. Saya yakin kita tidak akan kuat kalau hanya berdiri di satu kaki. Kita harus memberi ruang yang setara bagi petani dan pelaku wisata lokal untuk tumbuh.

Keseimbangan itu butuh keputusan yang berani. Pemerintah harus berani memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung ke ekonomi rakyat, bukan hanya yang menunjang industri besar. Harus berani mendanai pelatihan petani dan pelaku UMKM, bukan hanya menarik investor besar. Dan yang tak kalah penting, harus mau mendengar lebih banyak suara dari masyarakat bawah, bukan hanya suara dari balik meja.

Penutup: Pembangunan yang Mendengar dan Mengakar

Saya percaya RPJMD bukan hanya milik para pejabat yang menyusunnya, tapi milik kita semua. Karena yang merasakan dampaknya adalah rakyat biasa—petani, nelayan, pelaku wisata, dan pekerja kecil di kampung-kampung.

Saya berharap, rencana lima tahun ke depan ini tidak hanya tertulis indah dalam dokumen. Tapi bisa hidup, bergerak, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari grafik dan angka semata, tapi dari rasa: apakah masyarakat merasa lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih didengar.

Catatan Penulis

Tulisan ini adalah bagian pertama dari esai berseri _“RPJMD Purwakarta: Harapan dan Kenyataan”._ Seri ini saya tulis sebagai upaya warga untuk ikut terlibat secara kritis dalam menelaah isi Ranwal RPJMD Kabupaten Purwakarta 2025–2029.

Dalam seri pertama ini, saya membahas ketimpangan antara sektor industri, pertanian, dan pariwisata, serta bagaimana hal ini tercermin (atau justru belum cukup tercermin) dalam arah kebijakan daerah lima tahun ke depan.

Sumber : madilognews.com 

(Red)

Jumat, 04 April 2025

Respon Cepat Bupati Purwakarta Dilakukan Sebagai Bentuk Nyata Menuju Purwakarta Istimewa

 


PURWAKARTA || target operasi news 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menunjukkan respons cepat atas viralnya kondisi rumah tidak layak huni milik Pak Sangkin, warga Gang Beringin RT 74/RW 08, Kelurahan Negeri Kaler, Kecamatan Purwakarta. Hari ini, Sabtu (05/04/2025), Bupati Purwakarta langsung turun ke lokasi dan memimpin dimulainya perbaikan rumah tersebut.

Tak hanya kunjungan seremonial, Pemkab bersama tim teknis dan pekerja bangunan langsung memulai perbaikan fisik rumah milik Pak Sangkin. Material bangunan mulai didatangkan, dan proses rehabilitasi dilakukan di hari yang sama.

“Kita tidak menunggu lama. Hari ini juga kita mulai perbaikannya. Ini bentuk tanggung jawab dan empati pemerintah kepada masyarakat,” tegas Bupati di hadapan warga.


Langkah ini dilakukan setelah Bupati menerima laporan bahwa rumah Pak Sangkin yang nyaris roboh telah berkali-kali didokumentasikan oleh oknum yang mengatasnamakan bantuan, namun tak kunjung mendapat realisasi.

Pak Sangkin yang menyaksikan langsung dimulainya perbaikan rumahnya, mengucapkan syukur dan terima kasih yang mendalam.

“Alhamdulillah, saya gak nyangka hari ini langsung diperbaiki. Terima kasih untuk perhatian Bupati dan semua yang sudah peduli,” ucapnya dengan penuh haru.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari mendengarkan suara-suara kecil yang sering luput dari perhatian. Pemerintah Kabupaten berkomitmen menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi serius agar tidak terulang di tempat lain.


Langkah cepat ini juga menjadi bukti nyata bahwa visi “Purwakarta Istimewa” tidak sekadar slogan, melainkan hadir lewat aksi nyata di tengah masyarakat.

Sumber : Madilognews.com

(Dwi)

Minggu, 30 Maret 2025

Ciptakan Mudik Aman Keluarga Nyaman Kapolda Tinjau Arus Mudik di Jalur Riau-Sumbar

Target Operasi News |PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat melakukan pengecekan arus mudik di jalur Riau-Sumatera Barat, Minggu (30/03/2025).

Pemantauan dilakukan dari Kota Pekanbaru, hingga Pos Pengamanan (PosPam) Lebaran XIII Koto Kampar, perbatasan Provinsi Riau dan Sumbar, 

Dalam tinjauannya, Irjen Herry mengecek kesiapan petugas, hingga sarana prasarana yang akan digunakan untuk melayani masyarakat .

Selain itu ia juga memberikan bantuan obat dan paket makanan untuk petugas yang berjaga di Pos Pengamanan yang ada di rest area KM 36 Tol Pekanbaru - Bangkinang.

Irjen Herry menyampaikan bahwa puncak arus mudik telah terjadi pada 28 Maret 2025, adapun hasil pantauan langsung, saat ini kondisi lalu lintas di jalur tersebut terpantau lancar.

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat menambahkan. 

"Terkait antisipasi longsor kalau seandainya terjadi situasi darurat kami sudah siapkan dari Binamarga sarana prasarana yang bisa mendukung dan alat pun standby," imbuhnya. 

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau juga kembali menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat dan pemudik agar selalu berhati-hati dalam berkendara, baik kendaraan roda empat maupun roda dua. 

"Kepada seluruh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda empat maupun roda dua agar mematuhi tata tertib berlalu lintas. Ikuti arahan petugas dilapangan, bila lelah silahkan istrahat, ingat, keselamatan yang pertama dan utama," tutupnya.

Jimmy

Rabu, 26 Maret 2025

Dugaan Ketidakterbukaan dalam Pengelolaan Dana Desa Panyindangan Berujung Demo Di Pengadilan Negeri Purwakarta,,,!!!

 


Dilansir Dari Media taktis.co

PURWAKARTA || target operasi news 

Ratusan warga Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 26 Maret 2025, menuntut transparansi dalam pengelolaan Dana Desa periode 2021-2024.

Aksi tersebut, dipicu oleh gugatan hukum yang diajukan Kepala Desa Panyindangan dan keluarganya terhadap empat warga dan satu awak media online, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 6 miliar.

Gugatan tersebut bermula setelah keempat warga melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa ke Polres Purwakarta. Warga yang tergugat merasa bahwa upaya mereka dalam meminta kejelasan penggunaan anggaran justru dibalas dengan tindakan hukum.

“Kami hanya ingin transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, tetapi yang terjadi justru warga digugat miliaran rupiah,” kata Yudi Suherman, salah satu peserta aksi.


Dugaan Ketidakterbukaan dalam Pengelolaan Dana Desa

Menurut warga, selama beberapa tahun terakhir, pengelolaan Dana Desa di Panyindangan dinilai kurang transparan. Beberapa program pembangunan desa disebut tidak memiliki kejelasan laporan pertanggungjawaban.

“Kami hanya ingin tahu bagaimana dana desa dikelola. Warga berhak mendapatkan informasi, karena ini menyangkut kepentingan bersama,” ujar Yudi Suherman.

Selain itu, warga juga mempertanyakan penggunaan dana BUMDes dan anggaran ketahanan pangan, yang menurut mereka belum dirasakan manfaatnya secara nyata di masyarakat.

Aksi Berlanjut ke Kejaksaan dan Pemda

Setelah berunjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta, massa melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki menuju Kejaksaan Negeri Purwakarta, mendesak aparat hukum melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa.

Massa kemudian bergerak ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemda) Purwakarta, meminta pemerintah daerah turun tangan dalam memastikan pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berharap pemerintah daerah dan aparat hukum segera mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti laporan warga. Ini bukan soal kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan seluruh warga desa,” tambah Yudi Suherman.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa Panyindangan, Pengadilan Tinggi Purwakarta, Kejaksaan Negeri Purwakarta, dan Pemda Purwakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan warga.

Sumber : taktis.co

(Dwi)

Senin, 24 Maret 2025

Diduga,,,!!! Korban LPK Azumi Akan Menempuh Jalur Hukum Dalam Penyelesaian Kasusnya

 

PURWAKARTA || target operasi news 

Pertemuan Idang dengan para terduga korban Penipuan LPK Azumi Gakuin Centre (AGC) yang telah difasilitasi oleh Abang Ijo Hapidin Wakil Bupati Purwakarta bersitegang dan alami perdebatan sengit di kediaman Wabup. Selasa (25/03/2025)

Dalam tayangan tersebut, terlihat terduga pelaku penipuan seperti yang di sangkakan oleh para korban, Idang diserang dan diteriaki oleh pihak korban, sehingga memicu Wabup untuk melerai keramaian tersebut.

Abang ijo perlakukan hal yang sama ketika Idang menjelaskan penjelasan yang berputar-putar, sehingga memicu pihak korban geram terhadap Idang dalam pertemuan tersebut.

Walau sedemikian rupa Idang menjelaskan tentang permasalahan yang ada di LPK Azumi, tak bisa merubah pengertian pihak korban yang ingin dananya kembali.

Harapan para korban diduga penipuan yang dilakukan oleh LPK Azumi tetap pengembalian uang yang telah masuk, dan agar tidak terjadi korban-korban berikutnya Penjarakan Idang dan tutup LPK Azumi.

"Saya berharap LPK Azumi Ditutup agar tidak ada korban berikutnya, dan Idang segera di penjarakan, terakhir kembalikan uang kami". Pungkas salahsatu Orang tua korban.

Berbagai komentar yang ada kolom komentar akun @bangwabup.purwakarta terlihat banyak mendukung para korban diduga penipuan yang dilakukan oleh LPK Azumi.


(Red)

Sabtu, 22 Maret 2025

Warga : "Daripada Buang-buang Duit Bikin Penampung Air Yang Mangkrak, Mending Buat Warga Yang Sakit Menahun, Saudara Saya Gak Ada Memperhatikan Pak"

 


PURWAKARTA || target operasi news 

Warga Desa Cadas sari geram, adukan keluhan program "PAMSIMAS" diwilayahnya tak kunjung selesai dan tak sempat manfaatkan fungsinya. Jum'at (21/03/2025)

Seperti yang diketahui bahwa, Program "PAMSIMAS" adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, Program ini dilaksanakan oleh Kementerian PUPR yang memiliki tujuan :

- Meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan 

- Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat 

- Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. 


Namun situasi berbeda di alami warga Cadas sari, yang mengadu kepada awak media saat melintas di area Tempat Pemakanan Umum, bahwa bangunan penampung air yang mereka tunjukan itu tidak pernah berjalan sama sekali hingga kini.

Tak terlihat adanya paralon-paralon yang melintas di setiap batas kediaman warga, lebih terlihat bangunan yang tertutup rumput ilalang sebagian, sehingga nampak dijadikan sarang hewan buas atau ditempati makhluk sakral, terlebih keberadaanya di areal TPU.

Seluruh warga yang berada di tempat itu mengeluhkan kinerja Kepala Desa terdahulu yang berdampak kepada Penjabat Kepala Desa saat ini.

"Pa tolong perhatikan rakyat kecil seperti kami, selama ini tidak kami rasakan adanya pembangunan yang pro rakyat, contohnya pembangunan Pamsimas ini, kan hanya buang-buang duit saja, kalau nanti mau dilanjutkan mending kami saja pak yang kerja, pasti kami selesaikan, dan tolong kalau ketemu pak Dedy, tolong sampaikan, saudara kami sakit selama 2 tahun pak, belum ada yg berikan bantuan, tolong ya pak." Ucap dan jeritan hati warga Cadas sari yang berada di area TPU & Pamsimas.

Di tempat terpisah, Awak media mencoba menemui Penjabat Kepala Desa Cadas Sari Bogi, yang selama ini menjabat sebagai pengganti Kades terdahulu yang kini telah duduk di kursi DPRD Purwakarta.

PJ Kades Bogi tidak dapat ditemui saat awak media hendak lakukan konfirmasi di kantor desa, namun dapat di konfirmasi melalui sambungan whatsapp bahwa dirinya akan melakukan kegiatan rapat/musyawarah di Desa.


Atas ijin beliau, konfirmasi dapat dilakukan melalui sambungan whatsapp, jawaban atas konfirmasi perihal Pamsimas yang mangkrak, ia menjawab bahwa dirinya bukan orang yang membangun, dan ia mengatakan pak Dewanlah yang membangun pada saat menjabat sebagai Kepala Desa.

"Kalau soal program Pamsimas mangkrak, itu sudah terjadi sebelum saya menjabat, dan itu di bangun oleh pak Dewan, Kades terdahulu" kata Bogi.

Bogi melanjutkan, bahwa dirinya merasa tidak enak (Dilema) ketika nanti ada pemberitaan terkait Pamsimas.

" Pak, alangkah baiknya di bicarakan terlebih dahulu, nanti saya yang tidak enak pak sama beliau, dilema pak saya, dan kalau bisa tolong dibantu lah pa, jangan sampai Cadas Sari ada apa-apa pak." Keluh bogi kepada awak media 

Atas kejadian tersebut, diduga pengawasan dari pihak Dinas terkait serta inspektorat Kabupaten Purwakarta sangat buruk, apa alasannya ketika ada program Pemerintah yang "MANGKRAK " Tidak terselesaikan selama bertahun-tahun.

Dan pertanyaan untuk PJ Kepala Desa, apakah tidak ada serah terima tanggungjawab pada saat peralihan Kepala Desa, karena secara aturan, hal tersebut telah di sepakati bahwa tak hanya jabatan saja yang diserahkan, namun tanggung jawab seluruh Desa di bebankan kepada penggantinya.

Kepada seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purwakarta dan dinas terkait, agar Desa Cadas Sari menjadi atensi guna di lakukan pemeriksaan, dan jika terbukti melakukan kesalahan yang di sangkakan, agar dapat di proses secara hukum.

(Dwi)

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done